Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responbility (CSR) ini adalah wajib hukumnya. Selama ini terkadang perusahaan-perusahaan masih menganggap CSR sukarela.

“Oleh karena itu, kita memandang perlu ada regulasi untuk pembentukan RUU TJSP atau CSR wajib yang wajib hukumnya untuk mengeluarkan dana sosial oleh perusahaan,” kata anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang saat pertemuan dengan Pemprov dan DPRD Kaltim, DPRD Kota Balikpapan, DPRD Kota Bontang, serta PT Badak LNG Bontang, PT Pupuk Kaltim,  dan PT Indominco Mandiri, di Guest House Provinsi Kaltim, baru-baru ini.

Politisi PDI Perjuangan ini mengapresiasi atas masukan yang diberikan terkait dengan RUU tentang TJSP/CSR. “Substansi yang disampaikan teman–teman cukup strategis dan banyak pemikiran baru terkait penyusunan RUU ini,” jelasnya.

Ia mengakui, memang ada beberapa hal yang harus disikapi dalam RUU tentang TJSP/CSR ini. Pertama, harus paham dulu apa filosofinya UU ini yang mengacu pada  pembukaan UUD 1945 bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu diperkuat oleh Pasal 33 bahwa tanah dan air itu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Disamping itu, lanjutnya, kadang-kadang dana CSR untuk dana perizinan atau kewajiban lainnya. Padahal tidak semestinya seperti itu sehingga perlu ada regulasi.

Di sisi lain, ditemukan adanya perusahaan yang membentuk yayasan di perusahaannya sendiri dan memanfaatkan dana CSRnya. “Ini ibarat jeruk makan jeruk. Kita tidak mau seperti itu. Dana CSR betul-betul untuk kepentingan masyarakat dan peruntukkannya jelas,” tegas Niang.

Selanjutnya kata dia, prosentasenya harus jelas sebab ada Perda bervariasi antara 5-20%. “Inilah nanti yang akan kita coba analisis. Berapa sih dana CSR dari BUMN prosentasenya. Itu nanti akan kita coba lakukan kajian-kajian berdasarkan aspirasi yang masuk guna merumuskan RUU tentang CSR ini,” ia menambahkan.

Mudah-mudahan UU CSR ini menjadi momentum dalam rangka mengakserasi kemiskinan yang berbasis daerah dan keadilan, juga memperbaiki hubungan pusat dan daerah yang sekarang masih dirasakan belum adil, tutupnya.(iw)/foto:iwan armanias/iw.